Bandung, BEDAnews
Partai Gerindra Jawa Barat menyatakan keberatan dan protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 di seluruh Jawa Barat.
Demikian diungkapkan Sekretaris DPD Gerindra Jabar Radar Tri Baskoro. “Kami menengarai proses rekapitulasi tidak lengkap dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya”, kata Radar di kantor DPD Gerindra Jabar, Jl. Cimanuk Bandung, Kamis (24/4). Menurut Radar, hasil rekapitulasi menimbulkan dugaan adanya kecurangan. Dengan kata lain hasil rekapitulasi mengkhianati aspirasi rakyat Jawa Barat.
Adapun keberatan itu disampaikan karena , Gerindra menganggap proses rekapitulasi tidak tuntas sehingga dokumen, mulai dari C1,D1, DA1,DB1 dan lainnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Radar mempermasalahkan seluruh proses rekapitulasi KPU dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi tidak melakukan rekap terhadap data pelengkap.
Radar mengungkapkan beberapa contoh kasus di kabupaten Bekasi, Tasikmalaya, dan Sukabumi, “Jumlah pengguna hak pilih di daerah tersebut tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan serta tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah”, ungkap Radar.
“Kami partai Gerindra berkewajiban melindungi suara rakyat Jabar agar benar-benar terpilih wakilnya yang sesuai dengan keinginan rakyat,” jelas Radar. (Lanie)
Bandung, BEDAnews
Partai Gerindra Jawa Barat menyatakan keberatan dan protes atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 di seluruh Jawa Barat.
Demikian diungkapkan Sekretaris DPD Gerindra Jabar Radar Tri Baskoro. “Kami menengarai proses rekapitulasi tidak lengkap dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya”, kata Radar di kantor DPD Gerindra Jabar, Jl. Cimanuk Bandung, Kamis (24/4). Menurut Radar, hasil rekapitulasi menimbulkan dugaan adanya kecurangan. Dengan kata lain hasil rekapitulasi mengkhianati aspirasi rakyat Jawa Barat.
Adapun keberatan itu disampaikan karena , Gerindra menganggap proses rekapitulasi tidak tuntas sehingga dokumen, mulai dari C1,D1, DA1,DB1 dan lainnya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Radar mempermasalahkan seluruh proses rekapitulasi KPU dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi tidak melakukan rekap terhadap data pelengkap.
Radar mengungkapkan beberapa contoh kasus di kabupaten Bekasi, Tasikmalaya, dan Sukabumi, “Jumlah pengguna hak pilih di daerah tersebut tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan serta tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah”, ungkap Radar.
“Kami partai Gerindra berkewajiban melindungi suara rakyat Jabar agar benar-benar terpilih wakilnya yang sesuai dengan keinginan rakyat,” jelas Radar. (Lanie)
