Polemik makin memanas setelah anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, membeberkan dugaan sekitar 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. Ia meminta BGN memperkuat sistem verifikasi agar manipulasi data dapat dicegah. Raja mengutip pernyataan Nurhadi, “Kalau data dapur saja tidak jelas, bagaimana masyarakat yakin makanan benar-benar sampai ke penerima manfaat?”
Situasi kian janggal ketika Kepala BGN? Dadan Hindayana mengakui, adanya keterlibatan anggota DPR dan DPRD dalam kepemilikan dapur SPPG. Fakta ini menimbulkan kecurigaan serius tentang potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain integritas, FWK menyoroti besarnya anggaran MBG. Untuk tahun 2026, program ini menyedot Rp335 triliun dari total Anggaran Pendidikan 2026 sebesar Rp757,8 triliun.
