Bandung. BEDAnews.com
Meski mengapresiasi atas raihan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk ke enam kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov. Jabar TA 2016. Fraksi Partai Gerindra DPRD Prov. Jabar meminta Pemprov Jabar untuk segera menyelesaikan semua catatan BPK RI atas LKPD Jabar TA 2016.
Demikian diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat. H. Ricky Kurniawan,Lc di DPD Partai Gerindra Jabar Bandung. Selasa (13/06).
“Kita minta untuk segera diselesaikan semua catatan BPK RI, Fraksi Greindra juga mendukung dan mendorong penuh Pemprov Jabar dalam memenuhi semua kewajiban, agar kedepan, kembali memperoleh WTP dengan minim catatan.” Ujarnya
Mengenai hal yang menjadi catatan BPK sendiri Ricky, menyatakan “Fraksi Gerindra belum mengkaji secara mendetail atas apa-apa yang menjadi catatan BPK RI atas LKPD 2016 Pemprov Jabar. Namun secara garis besarnya menyangkut soal Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.”
Tetapi adik Kandung Fadly Zon ini juga mengungkapkan, Dalam SPI masih ditemukan permasalahan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) karena Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak lengkap dan adanya pemanfaatan tanah oleh pihak lain tanpa izin, serta adanya adanya kurang salur dana BOS Pusat dikarenakan pengajuannya yang terlambat kepada Tim Manajemen BOS Pusat.
