“Sebagaimana kita ketahui, menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, di Pasal 1 Ayat (1) jelas menyebut frasa kata ‘kelompok’, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan anggota. Artinya hakikat dari partai politik dalam tata negara layak disebut sebagai Political Group Representative. Sehingga tidak bisa disebut sebagai Wakil Rakyat murni. Lebih tepatnya Wakil Partai,” ujar dia.
Sementara terkait usulan FTA tentang public recalling terhadap anggota DPR, Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin menjelaskan bahwa hal itu sulit diterapkan di Indonesia.
“Di Amerika bisa diterapkan tapi di Indonesia akan sulit, karena Indonesia tidak seperti AS, dimana kaum berpendidikan di Indonesia lebih sedikit. Belum lagi sistem tersebut bisa saja di-engineering oleh aktor politik lain untuk me-recall anggota lainnya melalui sentimen publik,” kata dia.
