• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Senin, November 16, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home » FORKOOD Demo dan Soroti Kinerja Dewan

FORKOOD Demo dan Soroti Kinerja Dewan

Asep Budi by Asep Budi
8 Agustus 2016
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Tanjung, BEDAnews.com

Sebagai wadah berkumpulnya gabungan 24 LSM se-Kabupaten Tabalong, Forum Koordinasi (forkood) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tabalong, menyoroti dan melakukan aksi demo kinerja yang selama ini dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong dan forkood menuding seolah-oleh Dewan menghalang-halangi proses pembangunan di Tabalong.

Hal ini disampaikan saat aksi di depan gedung DPRD dan pertemuan dialog antara Forkood dan DPRD Tabalong yang dipimpin Ketua DPRD Tabalong H.Darwin Awi, beberapa waktu lalu.

BeritaTerkait

TNI Perkuat Upaya Pencegahan Karhutla, Pasis Sekkau Dikerahkan ke Sumatera Selatan

16 November 2026

Kota Bekasi Sabet Juara Umum Ice Skating PORPROV XV Jabar 2026 di Bandung

16 November 2026

Forkood yang diketua Irwansyah, SP.SH ( wong ) menyampaikan bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Anggota Dewan yang berhubungan dengan pengawasan, budgeting dan legislasi banyak hal yang belum terlaksana seperti masalah perda CSR sampai saat ini tidak ada kejelasan.

Selain itu juga yang menjadi sorotan  mega proyek pembangunan yang terbengkalai, seperti pembangunan pasar buah, pasar kuliner, pembangunan tanjung bersinar park, pebangunan Tabalong Expo, pembangunan Rumah Sakit, Persiapan Porprov, Pembangunan Dinas Pendidikan, pembangunan pasar lelang karet, Gemas Mekar.

Tudingan forkood sangat beralasan karena, DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui RAPBD alias rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada periode terkait. tugas lain juga sebagai penyerap dan penghimpun aspirasi masyarakat tentu sangat tepat aspirasi disampaikan ke Dewa Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan.

Lebih lanjut juru bicara Forkood, Akhmad Rusmadi mengatakan, kami sangat menyayangkan bahwa kinerja Anggota Dewan tidak terekspos, jangan salahkan kami rakyat pada akhirnya menyalahkan dan kami berkesimpulan Anggota Dewan itu tidak kerja, anda semua asyik kunjungan kerja, salah anda sendiri kenapa tidak ekspos. ditegaskan Rusmadi mengenai raperda CSR sudah satu tahun kami menunggu tidak ada hasil, timbul pertanyaan kalau sampai saat ini perda yang sudah disepakati belum ada perbupnya, apakah ada kepentingan yang terganggu bila perda CSR tersebut dijalankan.

Juga mengenai harga karet, pernah kami meminta klarifikasi dari kepala Dinas perkebunan, kata beliau waktu itu sudah melakukan upaya mengirim surat ke pimpinan pabrik karet bumi jaya tetapi dengan mentah-mentah ditolak, karena karet adalah usaha mayoritas masyarakat kita, kalau itu tidak diperjuangkan, saya kira berfikir saja untuk melanjutkan kepemimpinan, dan kami juga mendengar banyak perda yang belum ada perbupnya dan tolong itu diklarifikasi dan diekspos agar masyarakat tau ini yang tidak mau bekerja siapa.

Dijelaskan Rusmadi, masyarakat banyak berkesimpulan yang tidak bekerja, yang tidak mendukung program pembangunan di daerah itu adalah Dewan bukan Ekskutif. Walaupun tidak secara gamblang kami sangat memahami bahasa kiasan, bahwa DPRD selalu mengganjal program atau usulan yang disampaikan oleh ekskutif, mestinya ini harus diklarifikasi, ujarnya.

Juga disampaikan Irwan Susandi mengenai pembukaan 5.000 lapangan kerja baru di Kabupaten Tabalong itu bagaimana? dan Bandara warukin tidak jelas sekarang?

Menjawab tudingan para LSM, Ketua DPRD Tabalong H. Darwin Awi menyampaikan bahwa perda CSR sudah disampaikan ke pemeritah provinsi dan Dewan bersama Kabag Hukum Pemkab Tabalong menanyakan ke Provinsi kenapa sampai saat ini perda yang diusulkan belum disetujui, kami nanti minta perwakilan LSM bersama-sama ke Provinsi untuk berdialog menanyakan tentang perda CSR kenapa belum disetujui.

Untuk pembangunan Tanjung Bersinar Park ini memang dananya tiga sumber yaitu dari APBD I, APBN dan CSR sebesar 4 Milyar kabar burung, dan dia tidak melapor juga dengan kita, yang kita tahu hanya 2015 APBD II, ujar Darwin.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD Tabalong, Jurni, SE, mengenai pasar buah dan pasar kuliner sudah diaudit tetapi kami tidak tahu berapa dana yang dikembalikan dan ekspos pun sampai saat ini belum dilaksanakan ke Dewan, awalnya muncul masalah pembahasan 2016 awal pasar buah 1,7 M dan pasar kuliner 3,5 M dan kami menanyakan kalau ini dilanjutkan kami setujui selesai gak proyek ini dan katanya tidak selesai, lebih kaget lagi berapa totalnya pasar buah sampai selesai 7,5 M dan pasar kuliner 10,5 M.

Kemudian untuk penyelesaian rumah sakit tahun 2016 dianggarkan 9,5 Milyar tetapi untuk penyelesaiannya tahun 2017 sebesar 52 Milyar termasuk dana APBN akan bisa difungsikan.

Dikatakan Jurni, memang kami mengganjal mengenai pasar lelang karet, kenapa dikatakan mengganjal karena pada waktu itu kami tidak setuju dengan anggaran Gemas Mekar dulu yang membuat untuk kualitas, karena kami pengalaman dibidang ini mulai pelaku menyadap sampai pelaku pedagangnya, kita tahu bahwa karet tersebut tidak bisa masuk didalamnya, mengenai shit angin kita katakan gagal karena itu kembali lagi ke masa lalu, yang paling mudah disukai masyarakat adalah yang dalam mangkok itu, terangnya.

Kusmadi uwis menambahkan, saat ini DPRD membuat pansus PT. CONCH nah di PT. Conch itu diberikan pinjam pakai lahan sebanyak 5,99 Hektar, setelah diperiksa Dinas Kehutanan Provinsi itu ditemukan lahan yang dikerjakan oleh PT.Conch hampir 20 Hektar dan mereka (Dishut Prov Kalsel ) mengirim surat ke DPRD dan Bupati minta Conch di tutup. (Udin) Teks foto Saat dialog di ruang pertemuan DPRD dan saat aksi demo dihalaman kantor DPRD Tabalong yang dilakukan LSM

 

Previous Post

Aparatur Kejaksaan Harus Mampu Meningkatkan Profesionalisme dan Kompentensi

Next Post

Serahterima Jabatan Kepala Sekolah SDN Pabuaran O2, Sasmita, S.Pd, MM Kepada Wiyono, S.Pd

Related Posts

TNI-POLRI

TNI Perkuat Upaya Pencegahan Karhutla, Pasis Sekkau Dikerahkan ke Sumatera Selatan

16 November 2026
Ragam

Kota Bekasi Sabet Juara Umum Ice Skating PORPROV XV Jabar 2026 di Bandung

16 November 2026
Hukum

Eks Dua Manajer RS Mitra Kasih Cimahi Ajukan Gugatan, Protes PHK Sepihak Berkedok Mangkir

16 November 2026
News

Bupati Sukabumi: Pentingnya Pengawasan Kedisiplinan Dan Prilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan

16 November 2026
Hukum

Polsek Sukanagara Amankan Pelaku Pertengkaran Antar Saudara

16 November 2026
Ragam

UT Medan Perluas Akses Pendidikan Tinggi melalui RAKERDA PHRI Sumut 2026

16 November 2026
Next Post

Serahterima Jabatan Kepala Sekolah SDN Pabuaran O2, Sasmita, S.Pd, MM Kepada Wiyono, S.Pd

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com © 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com © 2021