Ciamis, BEDAnews
Peroblematika di kehidupan berbangsa dan bernegara yang seolah terjadi kekacauan / kekisruhan adalah akibat dari pola – gaya kehidupan baik pemimpin maupun yang dipimpin sudah tidak berdasarkan koridor NKRI hingga Negara Indonesia menjelma menjadi Negara Asumsi.
Hal tersebut dikatakan pembicara seminar wawasan kebangsaan, sekaligus ketua Forum Ketahanan Bangsa (FKB) Ciamis, Muhamad Ijudin dihadapan peserta generasi muda dari berbagai elemen masyarakat Ciamis (kalangan Ponpes, Karang Taruna, Ormas, serta pelajar SLTA, red) di Hotel Budi Family Ciamis, Senin (25/11/2013).
Seminar yang bertemakan Penguatan Wawasan Kebangsaan Kepada Generasi Muda, merupakan upaya perwujudan peradaban Pancasia, yang terselengggara atas kerjasama Dirjen Kesbangpol Kemendagri-RI dengan FKB kab Ciamis, dengan menghadirkan pembicara dari Kesbangpol, FKB dengan bahasan Pancasila solusi Problematika Kehidupan Berbangsa dan bernegara, dan pemerhati pendidikan, Akasah dengan bahasan Pendidikan Berkarakter.
Pancasila sebagai Falsafah dan ideologi bangsa, menurut Ijudin, juga harus menjadi landasan pedidikan karakter akan peradaban, budaya, dimana keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke 5 Pancasila) menjadi tujuan Negara.
“Pendidikan adalah pondasi membentuk sebuah budaya yang luhur yang akan melahirkan peradaban yang agung, pendidikan karakter akan mematrikan nilai-nilai ideology bangsa hingga melahirkan peradaban yang bermartabat,” ujar Ijudin.
Dikatakannya pula penyebab terjadinya kekisruhan dan kekacauan selama ini adalah ulah pembuat undang-undang yaitu lembaga Eksekutif dan legislative. “Kerja anggota DPR adalah ngomong dan omongannya dijadikan keputusan dalam pleno, faktanya mereka bodoh. Kepalanya kosong dengan materi pleno, hingga banyak yang bolos karena tidak memahami materi siding,” katanya kepada BEDAnws.com usai seminar.
Sementara Ijudin menyebutkan, negara asumsi karena Eksekutif dan Legislatif ketika membuat dan menghasilkan produk aturan tidak berlandaskan koridor Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak objektif lebih sujektif lebih kepada kepentingan. (abraham)
