Bandung BEDAnews.com
Tugas untuk memenuhi hajat pembangunan yang akan dilakukan terkait dengan anggaran termasuk dengan rencana penyertaan modal terhadap BPR-BPR BUMD yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Panitya Khusus (Pansus) dihadapkan pada persoalan serius dengan permasalahan fiscal gap.
Hal ini diungkapkan wakil ketua fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Daddy Rohanady kepada BEDAnews di Bandung. Sabtu (16/7)
Ketika saat ini kita alokasikan Rp. 154 M untuk penyertaan modal pada BPR, kita juga dihadapkan pada dana cadangan yang harus sudah masuk dicicil, untuk penyelenggaraan pilkada dan pileg 2019, untuk yang ini step by stepnya sudah diskenariokan.
Ini jadi handicap, ketika kita punya keinginan besar di APBD dihadapkan pada kenyataan volume peningkatannya tidak signifikan. I
“Ini jad PR buat Kadispenda Jabar Dadang Suharto, gimana caranya mencukupi kita punya keinginan yang begitu besar, kita punya hajat pilkada, pileg tapi kita juga harus nyuntik BPR-BPR sama BUMD kita yang lain yang butuh bantuan modal.”Ungkap Daddy
Supaya sinkronisasi kerja, jangan seperti kemarin komplainnya belakangan, ternyata dana desa gak dikucurkan alasannya dipakai untuk PON, sehingga akhirnya kita tidak memperhatikan desa-desa.
Tugas untuk memenuhi hajat yang mau dilakukan untuk pembangunan yang alokasi antara perencanaan pembangunan dari kabupaten kota dengan perencanaan kerja di dinas-dinas provinsi totalnya bisa sampai 100 triliunan. sementara kita punya pad, dau, dak berapa.?
“Jadi betapa jomplangnya anggaran kita, jauh sekali, dan itu yang harus direduksi, hingga tidak aneh ketika ada dinas yang usulannya mencapai Rp. 1 Triliun cuma dicumponi Rp. 100 Miliar.” Ucap Daddy
Sehingga tak heran kalau dinas teriak, gimana kami mau bekerja.! itu jadi masalah, tapi karena itu juga jangan sampai terjadi ego sektoral, sehingga akan menimbulkan pertempuran antar sektor. Ini yang harus dicermati.
Karena itu pentingnya sinkronisasi di tapd (tim anggaran pemerintah daerah) ketika bicara dengan bangar soal alokasi untuk masing-masing dinas. “Jadi gak bisa karena ada pilkada, ya sdh buat pilkada aja masukin 2 triliun, ya bubar apbd kita.”Katanya
Demikian juga dengan PON, PON juga ada yang diluar dugaan, kalau saya bilang sih “kecelakaan”. pak Gubernur dulu berharap dapat 500 m, tapi ternyata turun 300 turun lagi 100 M, terakhir saya dengar naik katanya 150 M.
Daddy juga menekenkan, seharusnya ketika dari pusat sudah memberi sinyal bantuannya kecil, harusnya ada langkah-langkah yang dilakukan untuk efisiensi, tidak seperti sekarang.@mantz












