“Konflik politik terjadi karena masih ada tindak pidana dalam pilkada, maka harus tidak ditindak tegas, kami sebagai pendamping hukum mengharapkan ini perlu diperhatikan untuk semua penyelenggara dan penegak hukum,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPP IMM, Muhammad idil mengatakan, kejujuran penyelenggara pilkada bisa mencegah terjadinya konflik. “Kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaran politik sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya konflik horisontal,” imbuhnya.
Sama halnya dengan Pengurus Kohati DPP HMI, Masnia Ahmad, mengajak masyarakat Indonesia meneladani pancasila. “Mari kita sama-sama memberikan pemahaman soal keberagaman suku dan agama ikut mensyiarkan pencegahan politik uang, agar terlahir pemimpin yang berintegritas,” katanya.
