Bandung BEDAnews.com
Hasil evaluasi kemenrian dalam negeri terhadap APBD Jabar TA 2015 secara keseluruhan telah merubah struktur APBD Jawa Barat, dari kontruksi Balanja Tidak Langsung (BTL) yang semula biasanya 80:20 nantinya bisa jadi terbalik menjadi 30 BTL : 70 Belanja langsung.
Hal ini dikatakan Drs. H. Daddy Rohanady Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar ketika ditemui BEDAnews di Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar . Jl. Diponegoro Bandung Rabu (14/1)
Karena amanat mendagri dari BTL kita tarik jadi BL(Belanja Langsung), dengan begitu ini akan merubah struktur APBD kita secara keseluruhan, dari BTL sekarang konstruksinya barang kali 20:80 nanti akan terbalik Blnya bisa jadi 70 : BTL 30, secara keseluruhan pengaruhnya seperti itu.
Karena itu saya tekankan kepada balai-balai untuk siap-siap mengelola anggaran yang pasti akan bengkak kalau bantuan keuangan kabupaten Kota dari BTL kita tarik jadi BL praktis akan jadi belanja dinas, dan untuk itu mereka harus memprsiapkan diri secara matang karena volume pekerjaan akan bertambah, kalau semula balai mengelola sekitar 8-20 kegiatan nanti tiba-tiba mungkinnjadi 50 kegiatan mereka harus mempersiapkan betul itu.
Lebih jauh dikatakan Daddy, Terkait dengan Evaluasi kemendagri khusus yang mitra Komisi IV, seperti Bina Marga Mungkin ada yang dikoreksi volumenya tetapi tidak dihilangkan jadi tidak signifikan, untuk murni khusus Bina Mrga dengan jumlah Rp. 1.008 T, Tidak terlalu banyak koreksi, ada beberapa belanja perencanaan belanja konsultansi, yang angkanya lumayan ada 10, ada 11, di beberapa balai tapi catatannya bukan dilarang melainkan disarankan untuk mengkoreksi volume, jadi tidak seekstrem ketika kita bicara bansos, hibah dan bantuan keuangan ke kabupaten kota.
terkait dengan alokasi anggaran belanja infra struktur amanat UU Belanja infra struktur 10 % dari Vol APBD,seharusnya belanja infrastruktur kita dengan vol APBD 2,53.
Menanggapi atas evaluasi kemendagri tersebut Daddy mengungkapkan tinggal bagaimana kita menerapkan semua peraturan perUU tanpa kemudian saling mengalahkan ego sektoral karena katakanlah kita bicara pendidikan 20 %, Kesehatan 10%, Infrastruktur 10 %, perekonomian 10%, kalau semua itu diterapkan jangan sampai setelah dijumlah presentasenya lebih dari 100. Ini seharusnya digawangi TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dan Dewan diberitahu tentang rincian itu,
“Kan ketika kemarin jadi masalah karena belanja kesehatan kita cuma , 2,69 % itu yang jadi masalah, kalau itu dibuka sejak awal mestinya itu tidak terjadi koreksi, kalau toh ada koreksi tidak separah yang kita terima sekarang, bahwa kemudian ada perbedaan angka versi TAPD dengan versi kemendagri ya!”
Mereka Cuma punya angka 2.69, TAPD bilang sudah capai 5.34%, tapi kondisi Finalisasi sekarang belanja pendidikan jadi 28.1 %, belanja kesehatan sudah 10 %, lebih artinyapersyaratan kemendagri lewat evaluasi itu sudah terpenuhi sehingga tidak akan menggugurkan kewajiban yang lain, karena itu menjadi syarat ditambahpergeseran hampir 200 m untuk bagi hasil ke kabupaten kota.
Dari hasil rapat pimpinan kabarnya, finalisasi perbaikan tinggal tanda tangan, hanya berkali kali saya titipkan pak gubernur untuk mempersiapkan pergubnya, kan biasanya itu jadi hambatan mudah-mudahan ini pergubnya cepat siap, sehingga Januari-Februari , 45 hari prsoses lelang mestinya Maret pekerjaan sudah running jadinya mestinya lebih cepat.@hermanto.
