Tanpa transparansi data tentang rekening bermasalah versus yang sah, kebijakan ini berisiko dianggap sebagai pelanggaran hukum dan norma, bukan perlindungan publik.
Diskusi TV dan pandangan kritis publik menggarisbawahi kebutuhan akuntabilitas, dengan class action sebagai opsi untuk mengoreksi kebijakan yang keliru jika bukti mendukung pelanggaran.
*Muhammad Akhyar Adnan adalah Dosen Program Studi (Prodi) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Yarsi.
Page 6 of 6
