Pemblokiran massal ini berdampak signifikan pada sisi ekonomi, dengan potensi erosi kepercayaan terhadap perbankan nasional, terutama bagi nasabah rentan seperti lansia dan penerima bantuan sosial.
Proses reaktivasi yang memakan waktu hingga 20 hari kerja menambah beban administratif dan finansial, sementara secara sosial, kebijakan ini menimbulkan keresahan publik dan memicu adanya tuduhan “sabotase” terhadap sistem keuangan.
Data menunjukkan penurunan 70 persen deposit judionline pasca-pemblokiran, tetapi manfaat ini dipertanyakan jika kerugian nasabah sah lebih besar dibandingkan keberhasilan penegakan hukum.
Eksaminasi dari Sisi Hukum dan Logika Ekonomi
Dari sisi hukum, PPATK mungkin melanggar batasan wewenangnya. UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 27 memberi PPATK otoritas meminta penghentian transaksi jika ada indikasi tindak pidana.
