“Pagu indikatif jangan dipukul rata. Harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Ada kelurahan dengan jumlah penduduk dan persoalan yang jauh lebih besar, tentu kebutuhannya juga berbeda,” katanya.
Ia mencontohkan salah satu kelurahan di Kecamatan Buah Batu yang memiliki jumlah penduduk dan permasalahan sosial cukup tinggi, termasuk kasus stunting, namun belum diimbangi dengan alokasi anggaran yang proporsional.
Selain itu, Kang Edwin Senjaya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus memandang kota sebagai entitas yang hidup dan terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan publik yang diambil harus tepat arah dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan bersama yang bersifat mengikat, berdampak luas, dan ditujukan untuk kepentingan umum.
