Sementara Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan UNPAD Bandung yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pengawasan yang sifatnya vertikal harus dikedepankan dalam menentukan calon PJ nanti.
Ia mencontohkan, rekomendasi calon PJ kepala daerah harus satu level diatasnya. Selain nantinya memudahkan kontrol dan pengawasan, juga menjadi netral pada perhelatan pesta demokrasi nanti.
“Dia (PJ) harus satu strip diatasnya. Kalau misalnya bupati/wali kota, minimal provinsi yang mendrop orang-orangnya. Untuk gubernur diatasnya. Kenapa, supaya ada kontrol. Kontrol yang sifatnya lebih vertikal. Ini juga membuat posisinya semuanya menjadi netral,”jelas Muradi.
Sedangkan mengenai kewenangan PJ, dikatakan Muradi PJ mempunyai kewenangan yang hampir sama seperti kepala daerah. PJ berwenang menggeser atau melakukan mutasi bawahannya, apabila diperlukan dengan aturan yang ada.
