Ketiga regulasi tersebut mewajibkan negara menjaga fungsi lindung kawasan hutan serta menindak setiap bentuk perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian publik, termasuk bencana ekologis. Dengan demikian, pemerintah—khususnya aparat penegak hukum—memiliki landasan yang kuat untuk bertindak tegas. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan memberikan informasi, melakukan pengawasan dan bahkan membuat laporan resmi guna mendukung proses penegakan hukum.
Merujuk data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebanyak 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami deforestasi pada periode 2016–2025. Angka tersebut dianggap sebagai salah satu faktor utama meningkatnya risiko banjir dan longsor di ketiga provinsi. Deforestasi jutaan hektare ini berkaitan dengan aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, Hak Guna Usaha (HGU) sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), proyek geotermal, PLTA dan PLTM.
