Setelah fase tanggap darurat mereda, pemerintah wajib melakukan penelusuran menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan kawasan hutan dan wilayah lindung yang diduga memperparah skala bencana. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Para pelaku pembalakan liar, pertambangan tanpa izin, manipulasi tata ruang dan penyalahgunaan perizinan harus diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum juga perlu merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memastikan seluruh bentuk eksploitasi ilegal dan pelanggaran lingkungan ditindak tanpa kompromi.
