“Jangan sampai rakyat dipingpong dari kelurahan ke Dinsos, dari Dinsos ke BPS, sementara persoalan substantifnya tidak pernah selesai,” tegasnya.
Ia berharap DTSEN tidak hanya dipandang sebagai data nasional, tetapi juga mampu menjadi gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat daerah, termasuk Kota Cirebon.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Rinna juga meminta Pemkot Cirebon menyampaikan data secara transparan mengenai pengaduan masyarakat terkait status desil.
Ia meminta pemerintah menjelaskan berapa jumlah warga yang telah mengajukan keberatan, berapa yang sudah diverifikasi, berapa yang mengalami perubahan status, serta berapa warga yang berpotensi kehilangan akses bantuan akibat ketidaktepatan data.
Page 4 of 5
