Bandung. BEDAnews.com
Menjelang berakhirnya masa jabatan pasangan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan-Dedi Mizwar pada bulan Juni 2018 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jawa Barat akan meminta keterangan pertanggungjawaban kepada pasangan Gubernur atas kinerjanya pada masa jabatannya selama lima tahun dari 2013-2018 berupa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan.
Sebagaimana dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat. H. Waras Wasisto,SH kepada wartawan di Bandung, Jumat (9/2).
"Saat ini kita sedang menyusun Pansus LKPJ, pansus ini akan dibentuk usai DPRD menggelar reses pertama pada tahun ini. Kemungkinan Pansus akan terbentuk pada Maret,"Ujarnya.
Pansus dibentuk untuk mengetahui capaian kinerja Pemrov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dan wakilnya Deddy Mizwar selama lima tahun terakhir. Dalam laporan tersebut akan dibahas seluruh hasil kinerja kepala daerah secara komprehensif dan tidak parsial,laporannya seperti rapot.
“Kami sampaikan mana yang sudah baik mana yang tidak tercapai. Kalau jelek ya kami nilai jelek kalau yang sudah bagus akan kami sebutkan juga.”jelasnya.
Dikatakan wakil rakyat yang berangkat dari Bekasi ini, Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan-Deddy harus menyeimbangkan kinerja mereka dengan jumlah penghargaan yang telah didapat.
