Jakarta, BEDAnews – Adanya monopoli pasar dari bandar besar pelaku pasar yang berakibat merugikan langsung para petani, menjadi dasar pemikiran DPRD Jawa Barat untuk menyusun raperda inisiatif tentang Pusat Distribusi Pasar Provinsi.
Terkait dengan pemabahasan raperda tersebut Badan pembentukkan Peraturan daerah (BP Perda) Provinsi Jawa Barat melakukan konsultasi ke Kementrian Perdagangan RI di Jakarta (20/6).
Ketua BP Perda DPRD Jabar, Habib Syarif Muhammad, mengatakan adanya monopoli pasar dari bandar besar pelaku pasar, dan maraknya tengkulak barang pasar masih menjadi persoalan yang kompleks.
Pasalnya, kondisi tersebut mengganggu harga produk petani di pasaran yang menjadi produsen kebutuhan dasar bagi masyarakat. Sehingga merugikan langsung para petani.
“Itulah yang mendasari dan menjadi bagian dari upaya untuk menstabilkan harga pasar,” ujar Habib di Kemendag RI, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Karena itu, kata Politisi PPP Jabar ini, perlu dibentuk lembaga atau badan untuk mengendalikan ataupun menstabilkan ketika harga pasar melampaui batas wajar.
Sehingga diharapkan masyarakat tidak dirugikan selaku konsumen dari pasar tersebut. Kendala kesiapan sdm, tingkat konsistensi menerapkan sistem itu sendiri.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Kemendag, Sihard Hadjopan Pohan, mengapresiasi atas inisiatif raperda tersebut. Karena ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya melalui kebijakan.
Selain itu, menjembatani dan memfasilitasi para pelaku pasar tradisional. “Ini raperda yang positif, bagaimana agar tidak menggerus pasar tradisional khususnya,” Pungkas Sihard@hms/Her
