Banjir dan longsor meningkat, DPRD jabar tekankan audit di kàwasan resapan
BANDUNG. BEDAnews.com – Hujan yang turun hari ini tidak lagi sama artinya bagi banyak warga Jawa Barat. Di beberapa daerah ini adalah persoalan, setiap rintiknya bisa membawa kekhawatiran akan banjir, longsor, dan akses yang terputus.
Keprihatinan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan yang melihat persoalan ini bukan lagi sekadar fenomena alam, tetapi cermin dari lingkungan di hulu yang makin kehilangan daya dukungnya.
Banjir dan longsor yang datang berulang di Jawa Barat bukan lagi sekedar persoalan cuaca. Dibanyak tempat warga harus berjaga setiap kali hujan turun.
Sementara kerusakan hulu membuat air tak lagi tertahan seperti dulu. Disinilah kebijakan penanggulangan bencana perlu menyentuh akar masalahnya.
Data BPBD Jabar mencatat 74 kejadian bencana dari 1 – 12 November 2025 dengan 9810 jiwa terdampak.
Politisi PKS ini menilai pola ini bukan lagi fenomena cuaca belaka. Karena itu, DPRD Jabar mendukung langkah siaga darurat dan reboisasi yang digagas pemerintah, namun juga menekankan pentingnya penertiban tata ruang dan pengawasan izin di kawasan resapan.
Keselamatan warga, pemulihan lingkungan, dan stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan agar Jawa Barat benar-benar siap menghadapi bencana yang terus berulang.
Ditengah kondisi ini DPRD mengapresiasi langkah Gubernur Jabar yang mengalokasikan dana sebesar 20 M untuk siaga darurat dan menggagas reboisasi berbasis insentif. Program yang menggaji warga menanam.pohon.
Iwan melihat kebijakan ini tepat untuk memulihkan hutan. Juga memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
Karena itu, DPRD Jabar mendukung langkah siaga darurat dan reboisasi yang digagas pemerintah, namun juga menekankan pentingnya penertiban tata ruang dan pengawasan izin di kawasan resapan.ungkap Iwan di Bandung. Kamis (4/12).
Keselamatan warga, pemulihan lingkungan, dan stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan agar Jawa Barat benar-benar siap menghadapi bencana yang terus berulang.
Namun Iwan menegaskan mitigasi jangka panjang butuh ketegasan tata ruang. Dukungan anggaran saja tidak akan cukup jika pembangunan di hulu tetap dibiarkan.
Iwan meminta audit total perijinan di kawasan resapan seperti Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Puncak tempat vila ilegal terus muncul.
“Kita perlu audit total terhadap ijin ijin yang dikeluarkan, di kawasan resapan seperti KBU dan Puncak percuma kita tanam pohon, jika di hulu masih terus dibangun vila ilegal.”ungkapnya.
Bencana bukan hanya persoalan sosial, dampaknya langsung terasa dikantong masyarakat, BPS jabar catat lonjakan inflasi pangan akibat lahan.pertanian rusak. Distribusi tersendat, akses jalan putus.
DPRD Jabar mendorong agar kerugian ekonomi ini dimasukan sebagai dasar perencanaan APBD mitigasi.
DPRD jabar menekankan pentingnya langkah pencegahan struktural. Penegakkan tata ruang dan reboisasi berkelanjutan agar jabar lebih siap menghadapi bencana di masa depan.@
