Bandung, BEDAnews
DPRD Jawa Barat melalui pansus (panitia khusus) VIII, saat ini tengah menggarap 3 rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Ketiga raperda tersebut meliputi raperda tentang pembentukkan Badan Koordinator Penyuluh (bakorluh), raperda yang mengatur tentang CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab social perusahaan) perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jawa Barat yang memiliki kewajiban untuk memberikan 2 persen dari keuntungan perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat. Dan ketiga adalah Raperda tentang Kawasan lindung.
Dari ketiga raperda yang sedang digarap tersebut, diharapkan raperda mengenai Badan coordinator penyuluh itu dapat lebih dulu terselesaikan pada tahun ini, mengingat raperda yang membutuhkan koordinasi lebih jauh dengan kementerian dan menunggu keluarnya kepmen terkait dengan hal tersebut, begitu juga dengan kawasan lindung.
Hal ini diungkapkan Irwan Kusandiantoro, SE. anggota pansus VIII saat ditemui Bedanews.com di ruang Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung, Rabu(26/12).
Dikatakannya, sampai saat ini kita kekurangan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Sebagai provinsi dengan penduduk terpadat tentunya tenaga penyuluh di lapangan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan, dengan adanya badan tersendiri diharapkan tenaga penyuluh dilapangan akan semakin terkoordinasi dengan status yang jelas.
“Karena bagaimana program bisa jalan bila penyuluh di lapangan tidak memiliki status yang jelas dan tidak ada pemberi masukan. Dengan pembentukan sekretariat badan coordinator penyuluh ini, kondisinya akan lebih tertib dan nantinya dinas tidak jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Dalam penyusunan raperda ini, Irwan menganggap pemprov kurang memberikan sosialisasi kepada Kabupaten kota, sehingga pansus kurang mendapat masukan dari daerah terhadap penyusunan raperda ini. “Diharapkan biro hukum lebih intens dalam mensosialisasikan produk perda ini,” pungkas Irwan. (Hermanto)
