Bandung BEDAnews.com
Tuntutan masyarakat beberapa desa dari kabupaten Sumedang yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede di Kab. Sumedang , yang meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menunda rencana penggenangan waduk Jati gede pada Juli tahun 2015 sebelum menyelesaikan permasalahan –permasalahan yang ada, akan difasilitasi penyelesaiannya oleh DPRD Jawa Barat.
Demikian dikatakan Agus Weliyanto Santoso, SH usai memfasilitasi warga terkena dampak Jati gede dengan Pemprov Jabar melalui Samsat dan satker Jati gede di DPRD jabar Rabu (10/12) sebagai tindak lanjut dari unjuk rasa penolakkan ratusan masyarakat terhadap rencana penggenangan Jatigede sebelum penyelesaian permasalahan yang ada pada Jumat sebelumnya.
Mereka yang hadir meliputi warga terkena dampak, Para Kades , Sekda Kab Sumedang, serta beberapa orang anggota DPRD Kab. Sumedang, sedang dari Pemprov Jabar Ketua Samsat Jati gede yang juga kepala Bappeda Jabar Prof. Denny Juanda, Kepala Satker Jatigede Jabar Edy Nasution sementara fasilitasi DPRD Jabar dilakukan oleh Ketua Komisi V Agus Weliyanto bersama Ketua Komisi IV H. Ali Hasan.
Masyarakatyang terkena dampak menuntut ganti rugi sebesar 250juta/KK dengan memperhitungkan nilai produktivitas sejak 1986, sedangkan alasan penolakan karena Perpres belum menyelesaikan persoalan-persoalan pemindahan penduduk yang nilainyapun jauh dari keinginan masyarakat, bayangkan dari tahun 1986 sampai 2014 sekarang mereka akan diberi kompensasi 180 juta/KK padahal kita kehilangan madrasah sekolah dan sebagainya didaerah genangan sejak 1986
Salah seorang warga Ivan Judiwibowo dari desa pawenang menyatakan. Perpres itu tidak memuat seluruh rangkaian persoalan di daerah genangan, dan intinya kita menolak perpres, kita tidak akan pindah sekalipun digenangi, tuntutannya sesuaikan nilai ganti rugi dengan nilai kemanusiaan dan kondisi kondisi yang ada, dengan memperhitungkan nilai produktivitas sejak tahun 1986 hingga sekarang.@hermanto
