Bandung BEDAnews.com
Akibat sering dirazia dan diintimidasi oleh Satpol PP Kab Subang para Pedagang Kecil yang tergabung , Pedagang Kecil Pasar dan Kaki Lima (FPK-PKL) Kabupaten Subang mendatangi DPRD jabar untuk menyampaikan aspirasi serta minta dukungan dari pihak DPRD Jabar, sambil melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (25/09).
Koordinator FPK PKL , Supardi mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Subang terkait beberapa kebijkan yang dinilai merugikan pedagang. Selain itu para pedagang menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Subang yang tidak melibatkan pedagang dalam pembuatan kebijakan.
"Terkait Program pemerintah yang tidak matang, dengan tidak membicarakan program dengan para pedagang terkait relokasi pedagang dan rencana pembangunan mall yang menyebabkan kami (pedagang) dirugikan" kata Supardi.
Kami berharap pemerintah Subang bisa bertindak arif dan bijaksana duduk bersama dengan para pedagang berikan solusi terbaik. Kami percaya pemerintah memiliki solusi terbaik, namun sampai sekarang, tidak ada respon sama sekali" ujarnya.
Aksi ini dilakukan ke DPRD Jabar karena sebelumnya para pedagang pernah, mendatangi kantor DPRD kab. Subang dan Satpol PP, namun, tidak ada respon positif. “Kami terpaksa melaporkan dan sekaligus menyampaikan aspirasi serta minta dukungan dari DPRD Jabar.”
Para Pedagang diterima anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat M.Iqbal di halaman Depan DPRD Jabar. Menanggapi aspirasi para pedagang Subang, mantan Wakil Bupati Majalengka ini mengatakan, DPRD Jabar akan segera melakukan kroscek atau investigasi kelapangan dan menemui Pemkab subang.
"Kami akan melakukan investigasi sehubungan dengan pembangunan disana. Tentu dalam hal ini Kami perlu melakukan kroscek dan investigasi sehubungan dengan adanya anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut informasi yang disampaikan mereka, disinyalir pembangunan tersebut tidak representative tidak sesuai dengan kebutuhan." ujar anggota fraksi Nasdem DPRD jabar ini.
Ditambahkannya, kami memahami aspirasi dari para pedagang yang merasa diintimidasi oleh Satpol PP Subang dan merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.
"Tapi disisi lain itu ada Perda nya. Apakah itu adannya kurang sosialisasi dalam pembentukan perdanya, sehingga mereka merasa dibohongi. Mereka mengadu ke Komnas HAM, termasuk hari ini ke DPRD Provinsi Jawa Barat" Ujarnya.@hermantzhermitz
