Bandung, BEDAnews
Komisi A DPRD DKI yang tengah menyusun Rancangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menyambangi Komisi A DPRD Jabar yang menggadeng Mitranya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari proses pembentukkan sampai kendala yang timbul dari PTSP di Jabar yang sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan tingkat nasional.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Hj. Ida Mahmuda Kepada BEDAnews.com usai rapat rmengungkapkan, Pemprov dan DPRD DKI Jakarta kini tengah membahas dan menyusun Rancangan PTSP. Sementara di Jabar, Perdanya sudah lama ada dan bahkan telah berdiri BPPT selama 4 tahun. Bahkan BPPT Jabar telah beberapa kali mendapat penghargaan secara nasional. “Kita tidak perlu malu untuk mencontoh dan belajar dari daerah lain, yang memang lebih dulu ada perdanya”, ujar Ida Mahmuda, Rabu (23/10).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD DKI Jakarta dipimpin Wakil Ketua Dewan DR.T.S.Yanche dan beberapa anggota Komisi A, Biro Hukum Prmprov DKI. Sedangkan dari Komisi A DPRD Jabar, diwakili oleh Anwar Yasin, Aep Sulaeman, Dewi, Kepala BPPT Jabar Dede Rusdia, dan Sub Bagian Administrasi BPPT, Rina Rahaniawati.
Sementara anggota Komisi A DPRD Jabar Anwar Yasin mengatakan, sejak BPPT Jabar berdiri, pemprov Jabar bersama-sama Dewan terus mendorong dan mendukung BPPT Jabar dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dalam pengurusan perijinan.
Dikatakan, walaupun BPPT Jabar sudah dapat penghargaan sebagai pelayanan terbaik tingkat nasional, tapi kedepan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, DPRD Jabar siap mendorong peningkatkan sarana-prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan oleh BPPT.
Kepala BPPT Jabar Dede Rusdia mengatakan, dalam memberikan pelayanan terbaik, kini BPPT Jabar sedang membuat program agar antara sipemohon ijin dengan tim teknis tidak ketemu. Hal ini, untuk menghindari agar tidak terjadi kongkalikong, sehingga ijin yang berikan sesuai dan benar.
Dede juga mengakui, sampai saat ini masih ada kendala, terutama tim teknis. Karena Tim Teknis Penguji, orang-orangnya masih berada di OPD terkait, sehingga ketika dibutuhkan oleh BPPT yang bersangkutan kadang masih mengerjakan tugas dari atasannya. “Untuk itu, kedepan kita akan meminta kepada Pak Gubernur dan Dewan, agar tim teknis ditempatkan saja di BPPT,” harapnya. (hermanto)
