Toni Wijaya menambahkan, integrasi program lintas perangkat daerah, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, hingga penguatan ekonomi keluarga, perlu diperkuat. Data kemiskinan juga harus menjadi satu data terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Penguatan ekonomi lokal dan koperasi, termasuk hilirisasi UMKM, dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan.
Selain aspek program, DPRD Kota Bandung juga menekankan efektivitas anggaran dan kualitas belanja daerah. Setiap rupiah APBD harus memberikan dampak nyata terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RKPD 2027 harus mampu menjadi jembatan antara visi pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan konkret masyarakat saat ini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tuturnya.
