Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya membubarkan DPR secara ekstra-konstitusional selalu berujung pada krisis politik. Karena itu, pada era reformasi, melalui amandemen UUD 1945, posisi DPR diperkuat agar tidak bisa dibubarkan Presiden.
Secara konstitusional, satu-satunya jalan untuk “menghapus” DPR adalah melalui amandemen UUD 1945. Prosedur ini pun sangat sulit, karena perubahan konstitusi memerlukan persetujuan MPR yang sebagian besar anggotanya berasal dari DPR itu sendiri. Alternatif lain adalah melalui mekanisme Pemilu, yakni jika rakyat sama sekali tidak memilih wakilnya untuk duduk di DPR maupun DPRD. Namun, hal ini juga hampir mustahil terjadi. Dengan demikian, baik secara politik maupun praktis, upaya membubarkan DPR hampir tidak mungkin dilakukan.
