Jakarta, BEDAnews.com
Koalisi Pilkada Berintegritas menyoroti Proses pelaksanaan revisi UU Pilkada sudah berjalan sepanjang minggu ini, namun sayangnya proses pembahasan cendrung dilakukan dengan cara tertutup. Sulit bagi publik untuk mendapatkan informasi terhadap proses pembahasan yang sedang dilakukan.
“Padahal, proses pembahasan terbuka, tentu sangat dibutuhkan agar public dapat berpartisipasi terhadap perbaikan regulasi pilkada yang lebih baik,” ungkap Veri Junaidi, juru bicara Koalisi Pilkada Berintegritas melalui siaran pers, Jum’at (22/4).
Dijelaskan Veri, berdasarkan pewartaan dari berbagi media, proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah masih saja berkutat disekitar syarat pencalonan kepala daerah. Dalam poin ini, tentu Kita boleh bersakwasangka, bahwa pembahasan terhadap bagian ini berlarut karena memang terkait dengan langsung dengan kepentingan pencalonan bagi partai politik di pemilihan kepala daerah nanti.
Perdebatan pun hanya mengerucut kepada nominal syarat persentase suara yang mesti dipenuhi dalam proses pencalonan kepala daerah. “Padahal, persoalan di dalam regulasi UU Pilkada tidak hanya persoalan pencalonan kepala daerah,” tegas Veri mewakili Lembaga KoDe Inisiatif.
Koalisi setidaknya mencatat, terdapat 9 persoalan krusial yang penting untuk dibahas dan diperbaiki pada revisi UU Pilkada kali ini, antara lain:
1. Ambang batas pencalonan perlu untuk diturunkan. Hal ini bertujuan Untuk menciptakan keadilan antar partai politik dan calon perseorangan. Jika hal ini dilakukan, maka akan tercipta kemudahan dalam mencalonkan kepala daerah, baik bagi partai politik , maupun calon perseorangan.
2. Seluruh pejabat publik yaitu Kepala Daerah, DPR, DPRD, DPD, TNI, POLRI, PNS, BUMN dan BUMD mundur ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Tujuannya untuk mengindari penggunaan fasilitas, kebijakan dan garis komando untuk dimanfaatkan dalam proses kandidasi dan menciptakan ruang yang sama dalam berkampanye.
3. Pasangan calon kepala daerah mesti berstatus bebas murni. Tidak diperkenankan kepada seseorang yang sedang menjalani masa bebas bersyarat mengikuti proses pencalonan dalam Pilkada. Persoalan ini terjadi pada proses pelaksanana Pilkada 2015 yang lalu, dimana terdapat calon yang bebas bersyarat dinayatakan memenuhi syarat sebagai calon.
4. Terdapat sanksi administrasi terhadap calon dan partai politik yang terbukti memberi dan atau menerima imbalan mahar politik saat proses pencalonan. Sanksi tersebut berupa pembatalan sebagai pasangan calon. Pemberlakuan sanksi pembatalan sebagai calon juga berlaku ketika menyampaikan laporan dana kampanye secara tidak benar dan manipulatif.
5. Dimasukkanya klausul larangan dan sanksi bagi pelaku politik uang. Setiap orang yang terbukti menjanjikan, memberi dan menerima uang atau barang dalam rangka mempengaruhi pilihan maka mendapatkan sanksi administratif berupa pembatalan calon dan diproses secara pidana.
6. Disain penegakan hukum Pilkada harus beriringan dengan tahapan dan terdapat kepastian waktu putusan. Sengketa pencalonan dipermudah dan efisien, misalnya upaya hukum pertama ke PTUN dan bisa kasasi ke MA atau upaya hukum ke Bawaslu dan keberatan ke MA.
7. Anggaran Pilkada dibebankan kepada APBN. Untuk pelaksanaan Pilkada 2018 dan seterusnya, APBN membiayai Pilkada serentak.
8. Fasilitas KPU dalam hal alat peraga perlu diefektifkan, sehingga tidak ada alat peraga yang sudah dibiayai oleh negara menjadi terbuang percuma. Selain itu, perlu memperbanyak debat publik pasangan calon hingga level terendah dan memperbanyak penyebarluasan naskah visi, misi dan program pasangan calon.
9. Partai politik yang sedang bersengketa dilarang mengikuti pencalonan Pilkada hingga mempunyai keputusan hukum tetap. Tidak ada lagi pendaftaran pasangan calon dari dua kepengurusan berbeda. Hal ini menjadi penting untuk dipastikan, sehingga tidak menghambat KPU dalam melakukan verifikasi kepengurusan partai politik seperti pada Pilkada 2015 yang lalu. (MR)












