Bandung BEDAnews
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan permasalahan aparatur di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan melakukan rapat evaluasi dan menggali lebih dalam terkait dengan permasalahan adanya PNS Fiktif di lingkungan pemprov jabar. karena dinilai telah merugikan negara sehingga harus segera diusut tuntas.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat H. Syahrir, SE di DPRD Jabar.
Adanya PNS fiktif dinilai sangat merugikan negara dan harus segera diusut tuntas dan untuk hal ini Komisi I akan segera membahas dengan BKD (Badan kepegawaian Daerah) Provinsi Jawa Barat.
Dikatakan Syahrir, pihaknya mengaku kaget dan baru tahu adanya kasus PNS fiktif dilingkungan pemprov jabar, sebelumnya belum pernah ada laporan dari BKD jabar.
Dewan sangat menyayangkan hal ini seharusnya bisa diantisipasi dengan baik. Pendataan PNS seharusnya sudah lengkap sehingga keberadaan pastinya harus sudah diketahui.
Lebih lanjut dikatakan Kader Partai Gerindra ini, terlebih mulai tahun depan pemprov akan mengelola sekitar 28 ribu guru SMA/SMK seiring perpindahan alih kelola sekolah tersebut dari kabupaten/kota.
Meskipun diakuinya potensi terjadinya PNS fiktif ini bias saja terjadi di setiap pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota di Jabar.@













