• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Dewan Jabar Akan Evaluasi Kasus PNS Fiktif

Dewan Jabar Akan Evaluasi Kasus PNS Fiktif

Asep Budi by Asep Budi
22 April 2016
in Tak Berkategori
4
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Bandung BEDAnews

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan permasalahan aparatur di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan melakukan rapat evaluasi dan menggali lebih dalam terkait dengan permasalahan adanya PNS Fiktif di lingkungan pemprov jabar. karena dinilai telah merugikan negara sehingga harus segera diusut tuntas.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat H. Syahrir, SE di DPRD Jabar.

Adanya PNS fiktif dinilai sangat merugikan negara dan harus segera diusut tuntas dan untuk hal ini Komisi I akan segera membahas dengan BKD (Badan kepegawaian Daerah) Provinsi Jawa Barat.

BeritaTerkait

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026

Dikatakan Syahrir, pihaknya mengaku kaget dan baru tahu adanya kasus PNS fiktif dilingkungan pemprov jabar, sebelumnya belum pernah ada laporan dari BKD jabar.    

Dewan  sangat menyayangkan hal ini seharusnya bisa diantisipasi dengan baik. Pendataan PNS seharusnya sudah lengkap sehingga keberadaan pastinya harus sudah diketahui.

Lebih lanjut dikatakan Kader Partai Gerindra ini, terlebih mulai tahun depan pemprov akan mengelola sekitar 28 ribu guru SMA/SMK seiring perpindahan alih kelola sekolah tersebut dari kabupaten/kota.

Meskipun diakuinya  potensi terjadinya PNS fiktif ini bias saja terjadi di setiap pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota di Jabar.@

Previous Post

Kartini Cup Tumbuhkan dan Gelorakan Semangat Perjuangan Kebangkitan Wanita

Next Post

DPR dan Pemerintah Harus Fokus Perbaikan Regulasi Pelaksanaan UU Pilkada

Related Posts

Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
TNI-POLRI

Cegah Serangan Hama Penggerek Padi, Peltu Adi Susanto Dampingi Edukasi Petani

19 November 2026
TNI-POLRI

Rumah Warga Kena Angin Puting Beliung, TNI-Polri di Ponorogo Lakukan Perbaikan

19 November 2026
Ragam

Alumni FEUI 77 Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bersama Keluarga, Sambut Reuni Akbar 50 Tahun

19 November 2026
Ragam

Bangga Berkiprah di Industri Semikonduktor Taiwan

19 November 2026
Next Post

DPR dan Pemerintah Harus Fokus Perbaikan Regulasi Pelaksanaan UU Pilkada

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021