Kelemahan penghentian penuntutan adalah bila orang tua tersangka tergolong miskin, dan tidak sanggup dan tidak siap membiayai rehabilitasi untuk menyembuhkan sakit ketergantungan narkotikanya, maka tidak memenuhi sarat untuk dihentikan penuntutannya. Akibatnya penghentian penuntutan tidak mencerminkan asas equality before the Law, hanya bagi mereka yang keluarganya sanggup dan mampu membiayai proses rehabilitasi yang mendapatkan penghentian penuntutan.
Model penghentian penuntutan perkara narkotika disamping tidak berdasarkan UU narkotika, juga membuka celah untuk dipraperadilan oleh Aktivis atau lembaga yang bergerak dibidang anti narkotika ataupun keluarganya tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan ; dan
Rawan terjadinya budaya wani piro dengan cara menawarkan jasa penghentian penuntutan, yang sulit dikontrol oleh JAM PIDUM Kejaksaan Agung sebagai pihak yang menyetujui.
