Kalau penyalah guna melakukan wajib lapor pecandu maka demi hukum, status pidananya gugur berubah menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128/2), dengan demikian masalah narkotika baik secara pidana, medis dan sosial selesai secara terintegratif.
Bila mengalami relapse setelan dua kali masa perawatan di IPWL maka biaya rehabilitasi ditanggung oleh keluarganya.
Mekanisme tersebut diatas, belum sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkes sehingga penyalah guna kesulitan mendapatkan upaya rehabilitasi.
Kedua, penyelesaian perkara melalui penegakan hukum, dimana hanya hakim yang diberi kewajiban (pasal 127/1) dan kewenangan (pasal 103) untuk merestoratif bentuk hukuman dari hukuman pidana penjara menjadi hukuman menjalani rehabilitasi.
Mekanisme tersebut diatas belum sepenuhnya dijalankan oleh hakim, kalau hakim menggunakan acara pidana umum maka penyalah guna pasti di jatuhi hukuman penjara. Inii yang menyebabkan over kapasitas lapas.
