Lebih lanjut, Menteri Supratman menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung agenda besar pemerintah. “Kementerian Hukum terus melanjutkan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung Indonesia Emas 2045. Kami yakin penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya seremonial semata, tetapi komitmen bersama untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang terintegrasi,” tegasnya.
Kegiatan penandatanganan ini juga menjadi momentum penting untuk mendiskusikan sejumlah agenda penting, termasuk perubahan nomenklatur dan perluasan kerja sama strategis antar lembaga. Sinergi yang dibangun melalui penandatanganan ini juga akan memperkuat posisi masing-masing instansi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
