Cimahi, BEDAnews
Sejumlah warga menilai pendistribusian kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi keluarga miskin di Cimahi semerawut. Pasalnya, banyak warga yang merupakan peserta lama namun tidak menerima keping kartu baru. Bahkan, terdapat warga yang berkategori mampu justru mendapatkan kartu layanan kesehatan tersebut.
"Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan terutama terkait dasar kriteria warga miskin yang berhak menerima kartu Jamkesmas, kami merupakan peserta lama yang masih membutuhkan bantuan dana untuk berobat," ujar warga Kelurahan Cigugur Tengah Setyawati, 39, ditemui di RSUD Cibabat, Minggu (7/4).
Dia menambahkan, di daerahnya juga masih banyak warga yang belum mendapatkan kartu baru. Padahal, bulan April ini kartu Jamkesmas lama tidak dapat digunakan.
"Kami sangat kecewa sebab pendistribusian yang dilakukan sangat buruk. Terlebih, saya dan sebanyak 26 warga di Kelurahan Cigugur lainnya praktis tidak mendapatkan bantuan layanan kesehatan lagi," ungkapnya.
Dirinya berharap, Pemerintah daerah dapat segera melakukan upaya secepatnya mengingat tak sedikit dari warga yang mengeluh karena tak mendapatkan kartu Jamkesmas baru.
"Apapun pertimbangannya saya harap adanya transparansi alasan warga tidak kembali mendapatkan keping kartu, serta sudah selayaknya Pemerintah memberikan solusi lain dari persoalan ini," tegasnya.
Hal senada diungkapkan Wawan, 43, warga Kelurahan Padasuka yang menilai pendistribusian kartu Jamkesmas kini tidak tepat sasaran. Bahkan, seiring dengan pemberlakuan kartu baru justru menyingkirkan namanya dari daftar salah satu penerima layanan kesehatan tersebut.
"Tadinya saya mau berobat ke salah satu Rumah Sakit namun ditolak karena masih menggunakan kartu Jamkesmas lama bahkan diminta membawa keping kartu baru, hingga kini dirinya beserta 35 warga di kelurahan Padasuka hanya bisa menunggu kejelasan dari Pemerintah terkait belum diberikannya keping kartu baru untuk membantu pengobatan," tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Ike Hikmawati mengaku telah menerima sejumlah laporan dan pengaduan terkait permasalahan tersebut. Selain itu, pihaknya kini sedang menyoroti kasus tersebut sebab diketahui pendataan yang dilakukan BPS tidak melibatkan langsung pemerintah setempat seperti RT, RW dan Kelurahan.
"Hal itu justru berpotensi menimbulkan banyak ketidakcocokan seperti saat ini, rencana Pemkot untuk memasukkan warga yang tidak mendapatkan Jamkesmas ke dalam program Jamkesda segera direalisasikan,"jelasnya. (Bubun M)
