“Kita bisa lebih memaksimalkan anggaran. Pendapatan bisa digunakan sepenuhnya untuk pelayanan. Kemudian hal yang sebelumnya belum bisa dudukung dengan anggaran,” katanya.
Nasrul menambahkan, setidaknya terdapat tiga poin yang menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan parkir, yakni belanja langsung, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Jika sudah menjadi BLUD, keperluan tersebut bisa secepatnya terakomodir.
“Pengelolaan keuangan BLUD itu lebih fleksibel, tidak menggunakan anggaran APBD sehingga percepaatan dalam kebutuhan dan segala macam leih fleksibel dan transparan,” imbuhnya.
Keunggulan lainnya dengan sistem pengelolaan BLUD ini, kata Nasrul, pihaknya bisa lebih leluasa membangun jaringan menggandeng pihak swasta. Kerja sama bisa dibangun lebih fleksibel dalam rangka peningkatan kualitas layanan parkir.
