BANDUNG, BEDAnews – Guna mewujudkan pemerataan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ini, menerapkan sistem zonasi.
“Kami berkomitmen, agar tidak ada lagi sekolah elit (besar, red) dan sekolah alit (kecil, red), atau sekolah favorit dan bukan favorit,” ungkap Kasubag Program, Data dan Informasi Disdik Kota Bandung, Pupung Puspitasari saat kegiatan “Untuk Bandung” Selasa (07/05/2019) di sekretariat PWI Kota Bandung, Lt. 2 Komplek Stadion Persib Jl. Jend. Ahmad Yani No. 262 Bandung.
Dijelaskan Pupung, sesuai dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, penetapkan kuota zonasi adalah sebesar 90% dari jumlah kursi tersedia di tiap sekolah. Jumlah tersebut sudah termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dan siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).
Selain itu, ada juga kuota 5 persen untuk jalur prestasi dan akademis maupun non akademis. Selain itu, 5 persen untuk jalur perpindahan tugas orang tua.
“Untuk kedua jalur tersebut tidak dikenakan sistem zonasi. Intinya sesuai Permendikbud tadi, kita lebih fokus terhadap kebijakan zonasi,” jelas Pupung.
Menurut Pupung, Pemkot Bandung dalam kuota zonasi telah mengalokasikan minimal 20% untuk siswa RMP yang telah terdaftar pada Data Terpadu Penanggulangan Program Fakir Miskin (DTPPFM) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
“Nanti orang tua bisa cek ke kelurahan, apakah sudah terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT),” tambahnya.
Dalam PPDB sekarang, ada 50 persen kuota untuk zonasi murni. Artinya, penilaian berdasarkan jarak antara rumah dengan sekolah. PPDB Kota Bandung juga membuka jalur zonasi kombinasi dengan kuota maksimal 20 persen.
Jalur ini menurut Pupung, mengombinasikan antara jalur akademik dan jalur zonasi dengan mempertimbangkan dua aspek, yaitu jarak rumah dan sekolah (60 persen) serta nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) (40 persen).
Pupung Puspitasari juga mengungkapkan, bahwa dari jumlah 38.000 siswa di Kota Bandung, hanya 16.000 hingga 17.000 saja yang bisa masuk negeri, itupun sudah termasuk tambahan 5 sekolah rintisan.
Jika melihat angka tersebut, sebagian besar tidak bisa masuk ke SMP Negeri. Namun demikian, Kasubag Program, Data dan Informasi Disdik Kota Bandung ini berharap orangtua tidak usah khawatir, karena swasta pun sangat bagus.
Hal senada ditambahkan Irviyanti, Humas Disdik Kota Bandung, bahwa bagi warga kurang mampu atau yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, jangan khawatir karena di sekolah swasta juga bisa mendapat bantuan pendidikan.
Selain itu, setiap sekolah juga wajib membuka kuota bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) maksimal 3 orang di tiap sekolah. Peserta didik yang akan mendaftar jalur ini hanya perlu menyertakan surat rekomendasi dari Kelompok Kerja Inklusi yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Bandung.
Diakhir pemaparan, Pupung menyampaikan sistem zonasi ini juga berlaku untuk PPDB TK dan SD. Pada PPDB TK, penerimaan memprioritaskan siswa berusia 4-6 tahun. Sedangkan pada PPDB SD tidak ada jalur prestasi sehingga kuota zonasi menjadi 95%. Untuk informasi lanjut bisa buka situs: disdikbandung.go.id/ppdb2019,” pungkasnya. (BD)
