Hukum

Direktur Eksekutif IMB: Ada Dugaan Abuse of Power Plt Rektor IPDN Jatinangor

BANDUNG, BEDAnews.com – Sejak berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) 17 Maret 1956 yang sekarang menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), diharapkan bisa melahirkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, disiplin serta memiliki loyalitas tunggal terhadap bangsa dan negara.

Mengingat pentingnya peran lulusan IPDN dalam mengisi aparatur birokrasi negara tersebut, maka sistem tata kelola IPDN diseluruh Indonesia harus transparan serta akuntabel. Mulai dari pola rekruitmen calon Muda Praja, sistem pendidikan, penempatan SDM termasuk tata kelola anggaran.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Bureaucracy Monitoring (IBM), Moeslimin Achmad, ada masalah dalam pengelolaan IPDN, yaitu oligarki birokratisme kekuasaan yang cenderung menyalahgunakan wewenang. Misalnya dalam proses penggantian Rektor IPDN, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.Sos., SH., MSi., dan Direktur IPDN Sumatera Barat, Bustamar, MM., yang hanya berdasarkan opini subyektif pihak tertentu, hal ini telah menimbulkan keresahan banyak pihak dan mengganggu soliditas internal kepemimpinan di IPDN.

“Pengangkatan Plt Rektor IPDN Jatinangor pada tanggal 19 Oktober 2019, menjelang pergantian kabinet, terkesan konspiratif, tanpa melalui mekanisme formal yang berlaku dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, yang pada bulan April 2020 masuk masa pensiun, mengangkat dirinya sendiri sebagai Plt Rektor IPDN, dengan memutasi Rektor sebelumnya, Murtir Jeddawi,” ujar Achmad dalam siaran persnya, Senin (25/11/2019).

Moeslimin Achmad mengatakan, pengangkatan dirinya sendiri tersebut disinyalir untuk memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai ASN, karena pada bulan April 2020 sudah masuk masa pensiun, sedangkan jabatan Rektor sendiri bisa diisi ASN dengan usia di atas 60 tahun.

Pencopotan serta penugasan Murtir Jeddawi dari Rektor IPDN dan memindahkan yang bersangkutan sebagai Direktur IPDN Kampus Sulawesi Selatan, sudah masuk kategori penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap yang bersangkutan tanpa melalui proses yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pula dengan pengangkatan Direktur IPDN Sumatera Barat, juga melanggar aturan yang berlaku, yaitu PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS Pasal 10 angka 9 dikarenakan pejabat tersebut hampir 46 hari absen dari pekerjaan.

Dalam pengangkatan DR, Drs, Rizari, MBA., Msi., sebagai Dosen IPDN, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor II IPDN Jatinangor juga melanggar ketentuan yang berlaku dengan cara memanipulasi syarat untul menjadi dosen.

Wakil Rektor II DR. Drs, Rizari, MBA., MSi., bersama Kepala Biro Administrasi Hukum Dan kerjasama IPDN Drs, Baharudin Pabba, MSi., Kepala Bagian Umum IPDN Bisri, S.Sos., MSi., dan Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Heri Puluala, S.STP., MSi., diduga telah melakukan fitnah dan melakukan penggiringan opini untuk menjatuhkan Rektor dengan isu asusila.

Persoalan lain yang juga menjadi isu saat ini adalah dugaan adanya penyalahgunaan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kabag Umum IPDN Sumatera Barat yakni Bisri, S.Sos., MSi., yang pada saat itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tempat tidur Praja di IPDN Kampus Sumatera Barat pada Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.300 juta yang sampai saat ini belum ada pemeriksaan.

Anehnya, kata dia, pejabat tersebut justru dipromosikan oleh Wakil Rektor II Rizari dan Kepala Biro Administrasi Hukum dan Kerjasama Baharudin Pabba ke Kampus IPDN Pusat di Jatinangor Sumedang sebagai Kepala Bagian Teknologi Pendidikan, kemudian menjadi Kepala Bagian Aset, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Umum.

Informasi yang beredar, Wakil Rektor II, Rizari dan Baharudin Pabba sering menebar teror dan ancaman terhadap para civitas akademika dalam acara-acara pertemuan atau apel karyawan, yang menciptakan keresahan internal.

“Demikian beberapa hal yang terjadi di IPDN, yang berdampak mengganggu profesionalisme dan soliditas di dalam Institusi IPDN, untuk itu kami IBM sangat memohon agar Bapak Presiden RI, Joko Widodo dan Bapak Menteri Dalam Negeri RI, agar segera melakukan langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan kemelut di dalam tubuh IPDN,” tandasnya. (BD)

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close