Pada kesempatan yang sama, Rendy Jaya Laksamana, Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bangda, menyebutkan, masih ada tantangan dalam penyusunan perencanaan, terutama pada komposisi belanja daerah yang belum sepenuhnya berpihak ke layanan publik.
“Daerah perlu memperbesar porsi kegiatan yang bentuknya pelayanan publik yang langgsung dirasakan masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Mendagri agar pembangunan di daerah benar-benar memberikan hasil,” ujarnya
Melalui SIPD, penyusunan dokumen seperti Renstra PD, RKPD dan Renja PD dilakukan secara digital dengan data yang otomatis tersinkron ke pusat. Sistem ini juga membantu daerah melakukan evaluasi kinerja dan keuangan secara rutin, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
Penguatan digitalisasi perencanaan ini diharapkan semakin mematangkan tata kelola pembangunan daerah bukan hanya cepat dan efisien, tapi juga lebih terbuka dan berorientasi hasil. (Red).
