Hal tersebut disampaikan pada kegiatan asistensi penyusunan perencanaan berbasis SIPD diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) melalui Direktorat Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah (PMIPD).
Forum ini diikuti perwakilan dari Bappenas, Ditjen Keuangan Daerah, Pusdatin Kemendagri, serta Bappeda dan Diskominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Restuady menambahkan, data yang kuat dan terintegrasi jadi kunci bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau daerah punya data yang kuat dan saling terhubung, keputusan pembangunan bisa lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
