Ciamis.BEDAnews –
Berdiri tegaknya Base Transiver Station (BTS ) sebuah perusahan seluler di Dusun Kaler Desa/Kecamatan Cihaurbeuti dilematis, berbulan – bulan berdiri tegak angkuh masih belum dipasangi alat kelengkapan teransiver seluler.
BEDAnews.com melihat BTS tersebut seperti terbengkalai, senin (9/6/2014) rerumputan sudah mulai tumbuh liar, dari hasil penelusuran ternyata berdiri tegaknya BTS tersebut sempat dihentikan pembangunannya karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal (BPPT PM) Kab, Ciamis sebab warga menolak pendiriannya karena memahami dampak radiasi, geografis dimana ketika musim hujan petir sering terjadi hingga amplifayer mesjid sering diganti, khawatir jika pendirian BTS belanjut maka daerahnya akan menjadi medan petir.
Warga sempat beraudensi bulan Desember 2013 ke Kantor BPPT agar fihak BPPT mendengar dan memperhatikan aspirasi warga, seperti dikatakan AFH di kediamannya dekat berdirinya BTS , Bulan Desember 2013 kami, warga mendatangi Kantor BPPT agar tidak mengeluarkan izin, namun setelah pergantian Kepala BPPT ternyata IMB keluar hingga BTS bisa lanjut pembangunannya ujarnya.
Pada kesempatan yangg sama AY bersama AFH mengatakan persyaratan yang diajukan pemohon pendirian (Kades Cihaurbeuti) diduga cacat hukum Berkas ajuan ke BPPT PM seteah kami klarifikasi cacat hukum, yang dimasukan tetap data awal walau katanya sudah diperbaiki ujar AY, menjelaskan ada surat pernyataan islah antara kami dengan Kades, ternyata dia tidak pernah berislah pun didatangi kades, ada rekayasa demi sebuah kepentingan, subjektif sekali,tanah dimana BTS Berdiri milik adik nya, penentu titik lokasi saudaranya, yg membangun keponakannya (Kades, red), mayarakat tidak diajak bicara ujar AFH.
Lanjutnya kades telah menglaim ada sebidang tanah di radius 55 mtr yg jelas kepemilikannya dinyatakan tanah tak bertuan, serta keganjilan lainnya.
Sementara itu Kepala BPPT PM Kab, Ciamis, Uga Yugaswara ketika dikonfirmasi BEDAnews.com di ruang kerjanya menjelaskan fihaknya telah menerima persyaratan pengajuan pendirian BTS dari pemohon (Kades, red), menjelaskan posisi BPPT bukan lembaga kebijakan, Saya tidak bicara kebijakan, kami operator, ada permohonan, persyaratan, peroses, diizinkan atau tidak diizinkan, yang tidak bisa menentukan palsu atau tidak palsu persyaratan katanya, diakuinya memiliki dokumen kopian lengkap ajuan yng menjadi persyratan untuk dilanjutkan pembangunan, dan aslinya ada di pemohon, diantaranya surat pernyataan kesalah fahaman dengan warga yg telah diselesaikan, jaminan kondusitifitas dan ketertiban lingkungan, pernyataan kebenaran dokumen, serta kesiapan pertanggung jawaban tentang pembangunan BTS. Saya Bosan dengan ajuan yang bolak-balik, saya tolak – masuk lagi, dan lagi, setelah diperbaiki dan ada berbagai surat pernyataan Kades dan dianggap memenuhi persyaratan, maka dikeluarkan izin kata Uga Yugaswara. (abraham)
