JAKARTA || Bedanews.com – Transformasi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.
Pelaksanaannya memerlukan sinergi kebijakan, program dan sumber daya lintas Kementerian/Lembaga, serta keterlibatan Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dialog Nasional Pemberdayaan diselenggarakan di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (14/10).
Forum ini sebagai ruang koordinasi untuk memperkuat komitmen bersama, menyampaikan hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta memulai penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).
Kerangka tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menyelaraskan arah kebijakan, memperjelas peran para pihak dan memperkuat orkestrasi program pemberdayaan.
Pada kesempatan itu, disampaikan dukungan komitmen lintas Kementerian/Lembaga yang langsung disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Bappenas, Rachmat Pambudy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Yandri Susanto, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. 
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, ada paradigma baru pembangunan masyarakat agar orientasi pembangunan untuk menyiapkan masyarakat yang mandiri, berdaya dan sejahtera.
“Taglinenya setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin menjadi pelaku pembangunan,” ujar Muhaimin Iskandar.
Muhaimin menekankan untuk kementerian/lembaga, jika ada efisiensi anggaran, agar tidak mengurangi anggaran pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan justru yang akan menambah anggaran negara pada periode anggaran berikutnya.
Penguatan sinergi dan komitmen lintas Kementerian/Lembaga dalam transformasi pemberdayaan masyarakat ini dilanjutkan dengan peluncuran hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta peresmian dimulainya penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).
Kemudian diserahkan Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi, peluncuran Potret Rencana Kebijakan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM), serta peresmian dimulainya penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, mewakili Menteri Dalam Negeri untuk menerima Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.
Selanjutnya dilaksanakan Dialog Interaktif Nasional Kebangsaan dengan narasumber Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Samsul Widodo, Deputi Bidang Kesehatan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemenkes, Mira Riyati Kurniasih dan Direktur Ashoka dan Ketua Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEGAS PEKKA), Nani Zulminarni. (Red).
