saat ini geliat politik identitas sudah mulai nampak terutama di media sosial, meski pemilu 2024 masih panjang.
Menurutnya, politik identitas yang mengarah kepada ancaman disintegrasi bangsa ini perlu dicegah dengan merawat nalar kebhinekaan.
Ia mencontohkan, politik identitas dan intoleransi yang kentara terjadi pada Pilkada DKI 2017 silam. Politik identitas tidak hanya menghadapkan antar golongan dan antar agama, bahkan sesama agama.
Misalnya, kata dia, saat Pilkada DKI 2017 yang lalu, ada isu pendukung Basuki Tjahya Purmana (AHOK) yang muslim tidak boleh dishalatkan. Politik identitas semacam itu menurutnya kini mulai terlihat seiring menghangatnya suhu politik jelang Pilpres 2024.
“Isu agama ini yang paling menonjol memicu intoleransi. Bukan hanya antar agama, bahkan antar sesama agama yang berbeda golongan. Ada yang menganggap golongannya paling benar dan menuding golongan lainnya salah, kafir dan sesat. Itu terjadi di semua agama. Hal itulah yang kemudian menimbulkan konflik. Bukan agamanya yang salah, namun nalar penganutnya yang keliru. Ini adalah bukti nyata adanya potensi ancaman kebhinekaan. Itulah mengapa merawat nalar kebhinekaan ini perlu terus dijaga,” ujarnya.
