Mekkah – bedanews.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan bahwa orientasi perekonomian sebuah bangsa wajib untuk menyejahterakan rakyat.
LaNyalla yang sedang berada di Arab Saudi, menyampaikan hal itu secara virtual pada Rapat Kerja Daerah XVI BPD HIPMI Jawa Timur dengan tema ‘Gerak Cepat Pemulihan Ekonomi’, Sabtu (14/5/2022).
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum BPP HIPMI, Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Ketua BPD HIPMI Jawa Timur dan Jajaran Pengurus serta Para Senior HIPMI Jawa Timur.
Dikatakan LaNyalla, pengusaha sebagai pelaku ekonomi memiliki peran penting untuk mengimplementasikan tema Rakerda, yakni Gerak Cepat Pemulihan Ekonomi.
Kendati begitu, Senator asal Jawa Timur itu menilai pengusaha merupakan salah satu pilar saja dalam pemulihan perekonomian nasional.
“Kuncinya adalah kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, perspektif kebijakan perekonomian nasional menjadi faktor dominan,” tegas LaNyalla
Menurut LaNyalla, konsepsi perekonomian nasional memberikan andil besar percepatan pemulihan ekonomi, sekaligus menentukan kekuatan perekonomian nasional.
Namun, LaNyalla menilai Indonesia memiliki banyak kelemahan fundamental dalam menghadapi musibah dan bencana yang bersifat masif dan global.
Di antaranya adalah ketahanan sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor manajemen pemerintahan kita.
“Padahal, bencana lain masih mengancam di depan mata, yaitu ancaman dampak perubahan iklim,” ucapnya.
Dengan alasan itu, Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) ini, hingga hari ini belum mampu mewujudkan cita-citanya yang berujung kepada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada semua pihak terkait untuk membaca ulang dengan cermat, ketika para pendiri bangsa ini menyusun teks redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Pasal tersebut, pada UUD 1945 Naskah Asli, dimasukkan dalam Bab Kesejahteraan Sosial,” ajak LaNyalla.
“Artinya sangat jelas bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib menyejahterakan rakyat. Apalagi salah satu cita-cita bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar LaNyalla.
Dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) sangat jelas bahwa norma dari penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam didasarkan kepada kedaulatan negara.
“Karena Sumber Daya Alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sebab, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama
tidak melanggar kedaulatan negara lain,” ucapnya.
Yang terpenting harus diingat, menurut LaNyalla, adalah asas perekonomian negara ini disusun atas usaha bersama, yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan memastikan kekayaan alam yang meliputi bumi, air dan udara dikuasai oleh negara.
“Maka, sudah seharusnya kita mengejar pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan keunggulan komparatif yang diberikan oleh Allah SWT melalui kekayaan alam yang kita punya, yang mutlak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” tutur LaNyalla.
Dikatakannya, sudah saatnya bangsa ini memiliki pemimpin dengan kualitas leadership yang berani mengakhiri praktik-praktik sesat ekonomi yang
memiskinkan ratusan juta rakyat.
“Sudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh kapitalisme global yang telah menjadi satu badan dengan oligarki ekonomi di negeri ini melalui saham-saham mereka di lantai bursa yang telah menembus lintas batas negara,” tegas LaNyalla.
Sebab, ujar LaNyalla, kemiskinan di suatu negara bukan karena negara itu adalah negara berkembang, tetapi karena negara tersebut terlalu di-eksploitasi oleh oligarki rakus yang bersinergi dengan kapitalisme global.
“Maka mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran kita. Bahwa kita harus berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan
perekonomian bangsa ini. Kita harus kembali kepada kesadaran utuh kita
sebagai sebuah bangsa yang dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan,” papar LaNyalla.
LaNyalla mengajak kepada seluruh kader HIPMI Jatim dan seluruh rakyat Indonesia untuk merefleksikan perjalanan perekonomian nasional bangsa ini, untuk kemudian kita sepakati untuk melakukan koreksi dan perbaikan demi ratusan juta rakyat pemilik sah kedaulatan negara ini.
“Saya pesan tiga hal. Pertama, teruslah belajar tentang dunia usaha, karena hal itu adalah proses yang tiada henti. Kedua, perkuat ketakwaan. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Apakah kita menjadi pengusaha untuk jalan kebaikan atau menjadi pengusaha untuk jalan keburukan,” ulas LaNyalla.
Terakhir, LaNyalla mengajak kepada kader HIPMI Jatim untuk memperkuat solidaritas sosial. Katanya, jadilah pengusaha yang tidak memikirkan diri sendiri. “Jadilah pengusaha yang ringan tangan membantu sesama yang membutuhkan,” tutup LaNyalla. (Red).
