Bandung BEDAnews.com
Anggota Komisi V DPRD Jabar menilai surat perintah pengosongan asset pemprov yang tengah digunakan oleh UPTD Dinas Pendidikan pemprov Jabar dan satu SMK negeri itu sangat menyakitkan hati dunia pendidikan. Karena asset tersebut sedang dipergunakan untuk kebutuhan pendidikan, kok malah diminta dikosongkan.
Hal ini dikatakan dr. Ikhwan Fauzi, M.Kes Anggota Komisi V usai rapat dengan Biro Aset (Badan Pengelolaan Barang Derah)Jawa Barat. Senin (12/1)
Dewan mensinyalir, alih fungsi asset ini tidak terlepas dari kepentingan proyek yang dibelakangnya ada Ahok yang siap mengkomersilkan asset tersebut.
Ikhwan juga mempertanyakan, alasan pemprov Jabar menganggarkan dalam APBD 2015 untuk pemindahan barang dan orang, sementara belum ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Untuk itu, Komisi V akan menelusuri asal-usul pengganggaran.
Mensikapi pertanyaan dari kalangan Komisi V DPRD Jabar, Kepala Biro PBD Muhammad Arifin mengatakan,bahwa kajian sementara soal rencana pembangunan gedung pusat promosi kesenian dan kebudayaan Jabar sudah dilakukan, maka dalam APBD jabar dianggarkan dana untuk sewa (mengkoskan) siswa sebasar Rp.2,3 miliyar untuk 10 bulan dan untuk penyimpanan barang/ sewa gudang sebasar 1,9 milyar.
Arifin juga mengatakan, sesuai dengan rencana, bahwa pihak Disdik Jabar harus sudah mengosongkan asset di jalan Pahlawan no 70 paling lambat bulan April, karena pada Juni akan segera dilakukan pembangunan. Jadwal ini, ditetapkan oleh Biro PBD Setda Jabar berdasarkan hasil rapat dengan Biro terkait, ujarnya.@her
