Jakarta, BEDAnews.com
Saat ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa sangat penting bagi suatu bangsa. Berbagai negara mulai dari yang maju hingga yang berkembang berusaha mencapai kemandirian di bidang bergengsi tersebut. Tak terkecuali India, negara berkembang ini bahkan telah menjadi satu-satunya negara di Asia yang sukses memasuki orbit Mars.
Keberhasilan berbagai negara dalam bidang keantariksaannya tersebut tidak dibangun dengan singkat. Diperlukan rencana dan program jangka panjang untuk mewujudkan penguasaan teknologi di bidang penerbangan dan antariksa. Perencanaan ini kemudian diikuti dengan kebijakan yang konsisten dari pemerintah terhadap rencana yang telah disusun tersebut.
Menyadari pentingnya penguasaan bidang tersebut, kini Indonesia berupaya menyusun rencana induk keantariksaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan keantariksaan nasional. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-undang No. 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan.
Rencana induk keantariksaan ini bertujuan untuk mendukung visi pembangunan Indonesia. Visi tersebut yaitu Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Rencana induk keantariksaan ini disusun sesuai dengan target tahapan pembangunan nasional yang tertuang dalam rencana jangka panjang menengah tahap ketiga yakni untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis sumber daya alam.
Nantinya, rencana induk keantariksaan ini akan mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Kegiatan keantariksaan ini pun diharapkan dapat mendukung percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia. Dukungan tersebut yaitu dalam pengembangan potensi ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan penguatan kemampuan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
Guna menyusun rencana induk keantariksaan hingga jangka waktu 25 tahun tersebut, Lapan selaku sekretaris Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (Depanri) akan melaksanakan seminar untuk menggali masukan dan informasi untuk mempercepat penguasaan teknologi keantariksaan secara nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mandiri dalam seminar ini akan ditentukan arah penyelenggaraan keantariksaan Indonesia termasuk untuk bidang teknologi roket, satelit dan aeronautika pada hari Rabu, (10/112/2014) di Auditorium BPPT, Gedung BPPT Lt. 3, Jl. MH Thamrin, No. 8 Jakarta Pusat, yang dibuka oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kepala Lapan. Kegiatan ini akan diikuti oleh para pelaku keantariksaan nasional.
Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menyadari pentingnya teknologi keantariksaan yang menjadi keharusan untuk kemajuan Indonesia. Bahkan dia mendukung penuh kemandirian keantariksaan Indonesia. "Saya bermimpi bisa mendorong dalam lima atau empat tahun ke depan Indonesia dapat meluncurkan satelit sendiri. Satelit yang punya manfaat seperti penginderaan jauh, bahkan soal telekomunikasi sekaligus. Kalau bisa, berapa cost-nya, sehingga dapat hemat di sektor lainnya," ungkapnya di Gedung BPPT saat memberikan sambutan.
Menurutnya, biaya tersebut termasuk dengan penghitungan kegagalan peluncuran, sehingga akan muncul jumlah anggaran yang diperlukan untuk kemandirian keantariksaan milik Indonesia. "Manfaat yang diperoleh, yang penting untuk menekan biaya disamping teknologi lainnya. Benefit yang diperloleh bisa dihitung secara matematis, bisa materil atau imateril," kata dia.
Nasir masih belum bisa memastikan jumlah anggaran untuk kemandirian antariksa tersebut. Namun ia menuturkan, sumber dana bisa diambil dengan mengambil sektor penghematan seperti di perjalanan dinas dan lainnya. "Anggaran rendah itu bisa kita create atau improve dari (sektor) lainnya. Perlu diintegrasikan, supaya bisa melakukan efisensi dimana-mana. Namun penghematan ini bagaimana lebih ke arah produktif untuk diwujudkan di masyarakat. Jangan sampai menganggarkan tapi tidak tahu apa yang dianggarkan," katanya.
Di kesempatan tersebut, Nasir, yang selaku Ketua Harian Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia (Depanri) berharap acara seminar keantariksaan, yang diikuti berbagai lembaga ini, dapat memunculkan kebijakan tentang antariksa untuk Indonesia dalam 25 tahun ke depan. Rekomendasi kebijakan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Jokowi yang tak lain sebagai Ketua Depanri untuk memutuskan kebijakan mengenai antariksa nasional.
Satelit Mandiri Lapan
Menanggapi keinginan Menristekdikti M Nasir, agar Indonesia mempunyai satelit sendiri, Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan) mengatakan telah melakukan rancangan untuk memiliki satelit penginderaan jauh dalam beberapa tahun ke depan. "Target lima tahun ini, penginderaan jauh bisa dimiliki. Mudah-mudah anggarannya bisa disediakan oleh pemerintah," ungkap Kepala Lapan, Thomas Djamaluddin.
Seperti diketahui, Indonesia saat ini satelit penginderaan jauh masih menebeng kepunyaan negara lain, seperti satelit Spot milik Prancis dan Landsat dari Amerika Serikat. Lapan sering menggunakan satelit penginderaan jauh dari dua negara itu untuk mengumpulkan data wilayah dari resolusi geospasial rendah hingga tinggi. "Saat ini kalau satelit mikro kita sudah punya yang 100 kilogram, namun untuk satelit besar seberat 500 kilogram kita belum punya," ungkapnya.
Ketika disinggung soal berapa anggaran yang perlu dikeluarkan untuk pengembangan satelit besar tersebut, ia menuturkan bahwa dana yang diperkirakannya masih kasar. "Anggaran satelit nasional itu ditaksir Rp4,5 triliun untuk menghasilkan dua satelit dengan fasilitas pengembangan. Satu satelitnya mencapai Rp1,5 triliun, kalau dua berarti Rp. 3 triliun, sisanya untuk pengembangan, uji coba dan clean room," ujarnya. (M Ridhwan)
