Bandung BEDAnews.com
Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa barat menilai Keberadaan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (BKPPW) yang dulu dikenal sebagai Bakorwil secara organisasi dinilai masih dibutuhkan tetapi peraturan pemerintah no 18 tahun 2016 tentang pembentuan dan susunan perangkat daerah yang menghapus BKPPW tetap harus dijalan oleh pemerintah daerah.
Sebagaimana dikemukakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat. H Syahrir, SE pada saat Rapat Kerja Komisi I DPRD Jabar dengan Pakar Tata Negara, Biro Hukum dan HAM serta Biro Organisasi Pemerintah Jabar, membahas tiga Raperda yang diajukan pemprov Jabar, yang satu di antaranya tentang raperda perubahan atas Perda nomor. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Komisi I DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (15/11).
BKPPW masih dibutuhkan secara organisasi karena dinilai sangat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Batat.
“Kalau dilihat kebutuhannya masih diperlukan, kita lihat nanti Permendagri-nya seperti apa,” Ujar Syahrir,
Tetapi adanya PP nom8 Tahun 2016 dan Perda nomor. 6 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus menjalankan peraturan tersebut.
Sementara, perwakilan dari Biro Organisasi Pemerintah Jabar, Lilis, mengatakan dilihat dari fungsinya pemerintah pusat sudah menyiapkan antisipasi dari penghapusan Badan Koordinasi Pemerintahan daan Pembangunan Wilayah (BKPPW) tersebut.
“Kita akan melihat peraturan diatasnya atau turunannya dan penghapusan ini (BKPPW) tidak akan mengganggu para penjabatnya sudah diatur dalam PP tersebut,” ujar Lilis.@
