Bandung BEDAnews
Minimnya anggaran BPJS kesehatan Kabupaten kota di jawa barat menjadi perhatian anggota DPRD Jabar dikhawatirkan dengan minimnya anggaran tersebut akan menurunkan kwalitas layanan JKN kepada masyarakat.
Hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai premi Jaminan Kesehatan Warga. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan JKN kepada masyarakat yang baru berjalan setengah tahun ini.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin mengatakan, saat melakukan pantauan ke daerah, pemerintah kabupaten/kota banyak yang mengeluh karena tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membayar premi JKN warganya.
Sehingga, kata Didin, pemerintah kabupaten/kota berharap pemerintah pusat dan provinsi bisa menanggung seluruh kekurangan pembayaran premi tersebut.
Ketua komisi yang akan kembali dilantik jadi anggota DPRD Jabar 2014-2019 ini menyatakan "Kalaupun sharing, pembiayaannya sesuai kemampuan, karena tidak semua daerah memiliki PAD yang tinggi, bahkan ada yang PAD-nya kecil,"tuturnya
Diungkapkannya hanya beberapa kabupaten/kota saja di Jabar ini yang sanggup membiayai premi JKN bagi warganya, seperti di wilayah Bandung Raya. yang lain, seperti di Jabar timur dan selatan, PAD-nya kecil, jadi (pembayaran JKN-nya) sangat berharap bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk memastikannya, pemerintah diminta untuk memiliki data akurat terkait jumlah warga yang menjadi peserta JKN. ," tambah Didin
Hal ini penting untuk mengetahui besaran premi yang harus dibayarkan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) selaku penyelenggaran JKN.
"Jadi nanti itungannya jelas, berapa kemampuan kabupaten/kota, berapa sisanya yang harus dicover," tambahnya.
Selain itu juga hal lain yang menjadi masalah dalam pembiayaan JKN, adalah keterlambatan pencairan dana. Berdasarkan laporan, anggaran dari pemerintah pusat untuk JKN baru turun sekitar April-Juni kemarin. Dan belum maksimalnya sosialisasi JKN, sehingga masih banyak warga yang tidak paham akan layanan kesehatan. Ungkapnya
Padahal, pelaksanaan JKN sendiri telah berjalan sejak Januari lalu. Akibatnya, lanjut Didin, banyak rumah sakit dan puskesmas yang kesulitan membiayai JKN.
