BANDUNG. BEDAnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jabar meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengkaji secara matang sebelum menyetujui Pengalihan kembali pengelolaan SMA/SMK sederajat dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten
Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya menanggapi pernyataan Ridwan Kamil yang saat itu didampingi Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya dalam acara “Temu Gubernur dengan Siswa dan Guru SMA/SMK/SLB Se-Kabupaten Bogor” di SMAN 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa dirinya menyetujui wacana pengembalian pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
Sebelumnya dikatakan Gubernur Jabar, hal itu bisa mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.
“Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi Wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” ujar Emil.
Anggota Komisi V DPRD Jabar yang membidangi urusan Pendidikan ini, meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebelum menyetujui peralihan kembali pengelolaan SMA sederajat dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten, hendaknya dikaji dulu secara matang.
“Jangan terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu. Karena mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun,” kata Asep di Bandung, Selasa (4/4).
Disebutkan Asep, Mengelola SMA dan SMK merupakan hal yang kompleks, sehingga membutuhkan energi lebih untuk menanganinya. “Saya sangat bisa memahami, tangan Kang Emil mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK, apalagi ngurusin tawurannya. Wajar kalau dia terkesan langsung ingin lempar handuk,” ujarnya.
Politisi partai Demokrat ini juga mengingatkan, dalam beberapa kesempatan Ridwan Kamil sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.
Kemudian juga sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
“Program SPP Gratis melalui BOPD sampai saat ini malah menjadi blunder. Karena pihak sekolah terutama bagi Kepseknya malah menjadi bulan-bulanan para orang tua siswa. Sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai” tutur Asep.
Karena itu, Asep minta agar Gubernur Jabar untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin yang dulu sempat bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA dan SMK dari daerah (Kota/kabupaten) ke Pemprov Jabar, tandasnya. @ herz
