Politisi partai Demokrat ini juga mengingatkan, dalam beberapa kesempatan Ridwan Kamil sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.
Kemudian juga sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
“Program SPP Gratis melalui BOPD sampai saat ini malah menjadi blunder. Karena pihak sekolah terutama bagi Kepseknya malah menjadi bulan-bulanan para orang tua siswa. Sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai” tutur Asep.
Karena itu, Asep minta agar Gubernur Jabar untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin yang dulu sempat bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA dan SMK dari daerah (Kota/kabupaten) ke Pemprov Jabar, tandasnya. @ herz
