Bandung, BEDAnews.com – Sekarang sudah saatnya kita betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan menyusahkan masyarakat, sudah saatnya kita bekerja untuk masyarakat ini, jangan lagi kita berulang ulang memusingkan masyarakat.
Itulah ucapan yang disampaikan wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat , Komisi yang membidangi masalah pendapatan, BUMD, Retribusi, PAD. Sugianto Nangolah, SH.,MH. Politisi Partai Demokrat yang kembali dipilih masyarakat kota Bandung dan Cimahi untuk mewakili mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, kepada BEDAnews.com di ruang kerjanya, Rabu (23/10/2019)
Selama ini 98 persen pendapatan Jawa Barat ini dari pajak kendaraan bermotor, sekarang bagaimana caranya pendapatan Jawa Barat ini, untuk tidak lagi hanya mengandalkan itu, jangan semata-mata hanya mengandalkan pajak kendaraan.
“Yang kita inginkan, mencari investor seperti PMA, dengan menggali potensi yang ada di Jawa Barat, jadi nanti pemerintah ini tidak lagi menekan rakyat. Sekarang ini kan menekan rakyat, bayar pajak kendaraan, itu rakyat semua. Coba kalau rakyat itu gak bayar, kan bangkrut negara ini,” tutur Sugianto.
Menurutnya, dewan itu harus bicara apa adanya untuk kepentingan masyarakat, kita bicara dengan sample, data, berapa kenaikan penanaman modal setiap tahun, berapa kenaikan dari denda pajak, padahal banyak sekali masyarakat yang mengeluh karena denda pajaknya gede-gede.
Belum lagi KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang). KTMDU ini sekarang sampai 21 persen, meskipun biasanya ada pemutihan pajak, “tetapi itu bukan solusi.!” tegasnya.
“Yang jadi solusi itu adalah kalau kita berani memberikan punishment pajak dengan denda, maka kita juga harus bisa memberikan Reward, kepada orang yang taat bayar pajaknya. Kasih discount 2 persen, discount 10 persen, jadi lama-lama orang mau tepat waktu karena ada reward,” jelasnya.
“Untuk keadilan, kalau mau memberikan denda maka harus memberikan reward juga. Itu yang saya minta, jangan hanya punishment denda, reward itu bentuknya seperti tadi, dia bayar sebelum waktunya atau tepat waktunya, dapat discount.”
OPD (Organisasi Perangkat Daerah/Dinas/Badan) penghasil itu harus punya banyak kreatifitas, dia harus mengajukan itu sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dengan bentuk reward and punishmen.
“Jangan rakyat dipencet kena denda, yang bayar tepat waktu ga dikasih reward. Keadilannya harus ada. Bayar tepat waktu dapat reward telat kena denda..” sebut Nangolah.
Karena itu harapan saya pendapatan Jawa Barat ini tidak semata mata hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor, selama ini 98 persen pendapatannya dari pajak kendaraan bermotor.
Supaya pembangunan tidak tergangu, pendapatan untuk APBD Jawa Barat ini diharapkan tidak terganggu, karena pembangunan fisik itu uangnya harus tepat waktu, telat habis waktunya. Nyebrang tahun jadi silpa uangnya, kan seperti itu, jadi adanya pemutihan itu artinya tidak menjadi solusi. @hermanto
