Bandung BEDAnews.com
Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran APBD 2015 yang sudah disepakati oleh DPRD Periode 2009-2014 bersama Gubernur dan telah dikonsultasikan ke Depdagri oleh pimpinan DPRD, tidak memberikan kewenangan kepada Badan Anggaran dan anggota DPRD jabar yang baru (2014-2019) untuk melakukan perubahan atau mengkritisi, RAPBD 2015.
Hal ini dikemukakan Ketua Fraksi Restorasi Nurani Rakyat DPRD Jabar. M. Iqbal. MI ketika ditemui BEDAnews di raung kerjanya di Bandung.
Dikatakannya “Kita sekarang hanya melanjutkan pembahasan yang telah disetujui dewan lama, ujarnya.
Ditambahkan Iqbal yang menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem Kab. Majalengka ini, selain itu dewan sekarang mempunyai hak untuk mengkrisi laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) Gubernur 2014.
“Sebagai anggota dewan kita akan memaksimalkan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBD tersebut oleh gubernur pada LKPJnya mendatang.”
“Dalam LKPj Gubenur 2014 nanti, kita ingin tahu seberapa besar program kegiatan anggaran tahun 2014 dapat teralisasi dan sejalan RPJMD Gubernur 2013-2018. Karena RPJMD merupakan perwujudan dari janji-janji Gubernur saat kempanye.”
Iqbal menegaskan LKPj Gubernur 2014 dapat dijadikan sarana untuk memberikan masukan dan kritisi Gubernur dan jajarannya agar didalam menyusun anggaran/ kegiatan harus berpatokan pada RPJMD. Kalau tidak, maka Fraksi Restorasi Nurani Rakyat tidak segan-segan untuk menolak dan mencoret usulan kegiatan Gubernur dan Jajarannya pada saat pembahasan dan penyusunan RAPBD Perubahan 2015 mendatang, tegas Iqbal. @her.
