Karena itu, diskusi mengenai masa depan PLN seharusnya tidak berhenti pada wacana mencari pihak yang disalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah, manajemen dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional agar lebih tangguh dan efisien. Kritik yang sehat seharusnya mendorong solusi dan perbaikan, bukan sekadar membangun tekanan politik atau opini sesaat.
Dalam tata kelola BUMN, evaluasi terhadap pimpinan memang hal yang wajar. Tetapi keputusan besar seperti pergantian direksi sebaiknya dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif, terukur dan menyeluruh.
Sebab pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar pergantian figur, melainkan jaminan bahwa layanan listrik nasional semakin stabil, merata dan mampu mendukung pembangunan Indonesia ke depan. ***
