Hasilnya: tidak ada lagi penerbangan dari/ke bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut. Kini bandara tersebut lebih mirip salah satu studio foto terbesar. Banyak pengunjung yang datang ke sana hanya untuk melihat-lihat. Bahkan, tidak sedikit yang melakukan pengambilan gambar untuk foto pra-nikah.
Penutupan BIJB Kertajati ini konon kabarnya hanya sementara. Lalu sampai kapan? Sangat tidak elok rasanya bandara yang secara keseluruhan menelan APBD Jabar sekitar Rp 6 triliun lebih itu dibiarkan terbengkalai. Belum lagi kalau dibiarkan terus seperti itu pasti operator (PT BIJB dan PT Angkasa Pura II) juga harus menutup kerugian untuk beberapa pos pembiayaan yang jumlahnya tidak kecil.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak menyatakan bahwa Provinsi mempunyai wewenang dalam hal kebandarudaraan. Tampaknya kebandarudaraan memang tidak menjadi masalah pelik untuk semua provinsi maupun kabupaten/kota. Ada masalah serius dengan Jabar karena Jabar memiliki aset yang sangat besar di sektor ini.
